Langsung ke konten utama

MAKALAH ORGANISASI REGIONAL


Gerakan Non Blok
Latar belakang Gerakan Non Blok
Non-Aligned Movement (NAM) / Gerakan Non-Blok (GNB) adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung / beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar manapun.

Organisasi Gerakan Non Blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa perang dingin. Negara-negara Blok Timur dipimpin Uni Soviet sementara negara-negara Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Tiap-tiap blok berusaha menarik dukungan dari negara-negara lain. Agar negara-negara berkembang tidak terkena pengaruh Blok Barat maupun Blok Timur, maka didirikan lah organisasi Gerakan Non-Blok.

Kata "Non-Blok" dipaparkan pertama kali oleh Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India) dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjabarkan lima pilar yang dapat diterapkan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini kemudian dipakai sebagai basis dari Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut ialah:
1.       Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan.
2.      Perjanjian tidak saling melakukan agresi
3.      Tidak melakukan intervensi urusan dalam negeri negara lain
4.      Setara dan saling menguntungkan
5.      Menjaga perdamaian
Gerakan Non-Blok sendiri beawal dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika / Konferensi Asia Afrika yaitu sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok manapun mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi blok Barat dan blok Timur. Pendiri / Tokoh Gerakan Non Blok ini adalah 5 pemimpin dunia, yaitu:
1.        Josip Broz Tito presiden Yugoslavia
2.        Soekarno presiden Indonesia
3.        Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India
4.        Gamal Abdul Nasser presiden Mesir
5.        Kwame Nkrumah dari Ghana.

Kemudian Gerakan ini dicanangkan pertamakali dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan pada tahun 1961 di Beograd (Belgrade), Yugoslavia. Saat itu konfensi ini dihadiri 25 negara dari berbagai belahan dunia yakni Yugoslavia (sebagai tuan rumah), Indonesia, India, Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, dan Tunisia.

Dengan didasari oleh semangat Dasa Sila Bandung, maka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan pada tahun 1961 di Beograd dibentuklah Gerakan Non Blok oleh Josep Broz Tito (Presiden Yugoslavia saat itu). Hasil dari konferensi tersebut juga mendaulat Josip Broz Tito sebagai Pimpinan pertama dalam Gerakan Non-Blok.

Sejak pertemuan Belgrade tahun 1961, serangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok telah diselenggarakan yaitu di Kairo, Mesir (1964) diikuti oleh 46 negara dengan anggota yang hadir kebanyakan dari negara-negara Afrika yang baru meraih kemerdekaan, kemudian di Lusaka, Zambia (1970), Algiers, Aljazair (1973), Kolombo, Srilangka (1976), Havana, Cuba (1979), New Delhi, India (1983), Harare, Zimbabwe (1986), Beograd, Yugoslavia (1989), Jakarta, Indonesia (1992), Cartagena de Indias, Kolombia (1995), Durban, Afrika Selatan (1998), Kuala Lumpur, Malaysia (2003), Havana, Kuba (2006), Sharm el-Sheikh, Mesir (2009), Teheran, Iran (2012) dan terakhir di Karakas, Venezuela pada tahun 2015.

Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung pada salah satu Blok, terutama Blok Timur. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara non blok. Atau kasus dimana India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota gerakan non blok bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara Iran dengan Irak dan Pakistan dengan India.

Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada tahun 1979 ketika terjadi invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan. Saat itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi.

Tujuan Gerakan Non Blok
Tujuan GNB yaitu seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial nasional, dan keamanan dari negara-negara nonblok" dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi asing, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menentang segala bentuk blok politik serta kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak.

Dimana tujuan dari gerakan non blok diatas dapat kita jabarkan kedalam 3 poin utama, yaitu:
1.                   Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur) dalam perang dingin.
2.                  Membendung pengaruh negatif baik dari Blok Barat maupun Blok Timur ke negara-negara anggota Gerakan Non-Blok.
3.                  Mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Caranya dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran.

Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang anggotanya saling komunikasi dan memiliki kedekatan seperti NATO / Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun.

Perkembangan dalam Gerakan Non Blok
Gerakan Non Blok (GNB) menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali penggagasan dan pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekadar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
Selain peran serta yang telah dijelaskan diatas, Berbagai Peran serta Indonesia dalam Gerakan Non Blok dapat dijelaskan dalam beberapa poin dibawah ini:
1.                   Sebagai salah satu negara pemrakarsa, Hal tersebut karena Gerakan Non Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung, pada tahun 1955.
2.                  Sebagai salah satu negara pengundang pada Konferensi Tingkat Tinggi GNB yang pertama, Hal ini karena indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar mengundang / mengajak negara lain untuk bergabung kedalam GNB. 
3.                  Pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992 - 1995. Pada saat itu (1-6 September 1992) Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT X GNB di Jakarta. Peserta yang menghadiri KTT X GNB berjumlah 106 negara.
4.                  Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM, dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia memandang GNB sebagai wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya di GNB.


ASEAN

Latar Belakang Pembentukan ASEAN
ASEAN yang merupakan sebuah akronim dari Association of Souteast Asian Nations adalah Perhimpunan Negara-negara yang Berada dikawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah lima negara saja sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi 10 negara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja dimana lima negara pertama adalah pendirinya.

ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional kewilayahan yang begitu besar, jika dijumlahkan secara keseluruhan luas wilayahnya mencapai 1,7 juta mil persegi atau sekitar 4,5 juta kilometer persegi dengan jumlah populasi yang ada didalamnya sekitar setengah milyar orang. ASEAN dibentuk dengan maksud dan tujuan kepentingan negara-negara didalamnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dll.

8 Agustus 1967 bertempat di Bangkok. Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina menyetujui terbentuknya ASEAN (Association of South East Asia Nation). Sejatinya ada beberapa persamaan yang melatar belakangi dibentuknya organisasi ini yakni :
  1. Negara-negara Asia Tenggara memiliki persamaan Geografis yakni berbatasan utara dengan Republik Rakyat Cina, berbatasan selatan dengan samudera hindia, berbatasan timur dengan samudera pasifik, dan berbatasan barat dengan teluk bengala dan anak benua India.
  2. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara memiliki persamaan ras mongoloid dan memiliki kebudayaan dasar melayu austronesia.
  3. Pernah mengalami penjajahan beberapa diantaranya yakni oleh bangsa Portugis, Belanda, Perancis, dan Inggris yang datang ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan laut. Hanya Thailand, Negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami Penjajahan.
  4. Memiliki persamaan kepentingan dalam memajukan negaranya.

Kelima Negara yang masing-masing diwakili oleh Menteri Luar Negeri yang memprakarsai terbentuknya ASEAN melakukan diskusi tanggal 5-8 Agustus 1967 untuk membicarakan terbentuknya ASEAN dan berakhir dengan kesepakatan penandatanganan deklarasi Bangkok yang menjadi tanda telah resmi berdiri suatu organisasi regional baru di kawasan Asia tenggara. Perwakilan Menteri Luar Negeri tersebut yakni :
1.       Adam Malik perwakilan Menteri Luar Negeri Indonesia
2.      Rajaratnam perwakilan Menteri Luar Negeri Singapura
3.      Tun Abdul Razak perwakilan Menteri Luar Negeri Malaysia
4.      Narcisco Ramos perwakilan Menteri Luar Negeri Thailand
5.      Thanat Koman perwakilan Menteri Luar Negeri Filipina


Tujuan ASEAN
Berikut isi dari deklarasi Bangkok yang merupakan tujuan dari dibentuknya ASEAN:
  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan, dan memajukan kehidupan sosial kawasan Asia Tenggara.
  2. Menjaga stabilitas regional dan meningkatkan perdamaian.
  3. Dalam bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, administrasi, dan teknik akan ditingkatkan dalam kerja sama dan saling membantu antar kepentingan bersama.
  4. Berupaya menjalin kerja sama yang solid meski telah ada organisasi regional dan internasional lainnya.
  5. Dalam bidang pendidikan, latihan, dan penelitian kawasan Asia Tenggara akan ditingkatkan dalam kerja sama.
Pada awal dibentuknya ASEAN tidak semua Negara ikut bergabung. Negara-negara tersebut satu persatu bergabung. Uruta waktu kelima Negara lainnya bergabung yakni :
  1. Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1987 satu minggu setelah mereka dinyatakan merdeka.
  2. Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995.
  3. Laos dan Myanmar bergabung bersamaan pada 23 Juli 1997.
  4. Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998.
  5. Timor Leste belum dinyatakan resmi bergabung meski telah mengikuti beberapa kegian dari ASEAN.

Perkembangan ASEAN
Penyelenggaraan KTT ASEAN

1.       KTT ASEAN I tanggal 23 - 24 Februari 1976 di Denpasar, Bali.
2.      KTT ASEAN II tanggal 4 - 5 Agustus 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia.
3.      KTT ASEAN III tanggal 14 - 15 Desember 1987 di Manila, Filipina.
4.      KTT ASEAN IV tanggal 27 - 28 Januari 1992 di Singapura.
5.      KTT ASEAN V tanggal 14 - 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand.
6.      KTT ASEAN VI tanggal 15 - 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam.
7.       KTT ASEAN VII tanggal 5 - 6 No ember 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
8.      KTT ASEAN VIII tanggal 4 - 5 No ember 2002 di Pnom Penh, Kamboja.
9.      KTT ASEAN I tanggal 7 - 8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia.
10.  KTT ASEAN tanggal 29 - 30 No ember 2004 di Vientiane, Laos.
11.   KTT ASEAN I tanggal 12 - 14 No ember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia.
12.   KTT ASEAN II tanggal 12 - 14 No ember 2007 di Cebu, Filipina.
13.   KTT ASEAN III tanggal 18 - 22 No ember 2007 di Singapore, Singapura.

Pada tanggal 26 Agustus 2007 ASEAN telah mencanangkan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, dengan pengukuhan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.


OKI

Latar Belakang beridrinya OKI
Organization of Islam Conference (OIC) atau Organisasi Konferensi Islam (OKI) dibentuk dengan latar belakang rasa khawatir umat Islam atas jatuhnya kota Jerusalem ke tangan bangsa Yahudi-Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967. Di dalam kota Jerusalem (Darussalam) berdiri dengan megahnya Mesjid Al-Aqsha yang dibangun oleh Nabi Daud a.s. (1000 SM). Mesjid Al-Aqsha pernah menjadi lambang pemersatu umat Islam.
Sebab langsung lahirnya organisasi ini adalah pembakaran Mesjid Al-Aqsha pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh Israel yang sejak tahun 1967 menduduki Jerusalem. Pembakaran Mesjid Al-Aqsha tersebut membangkitkan amarah umat Islam dari dunia Arab dan dari seluruh dunia.
Dengan terjadinya peristiwa itu, Raja Hassan II dari Maroko menyerukan kepada para pemimpin dunia Arab khususnya dan dunia Islam umumnya untuk bersama-sama menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejadian itu. Raja Hassan II menyatakan agar para pemimpin dunia Islam mengadakan pertemuan untuk menggalang kerja sama yang efektif agar tercapai pembebasan Jerusalem dan Mesjid Al-Aqsha dari cengkeraman kejahatan Israel.
 Negara-negara Islam membentuk Organization of the Islamic Conference (OIC) atau Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah suatu organisasi yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Ada sekitar 46 negara yang menjadi anggota OKI yang diantaranya adalah: Afganistan, Bangladesh, Burkina Faso, Mesir, Indonesia, Irak, Iran, Libya, Malaysia, Maroko, Niger, Pakistan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab.

Tujuan OKI
Organisasi ini dibentuk pada bulan Mei 1971. Salah satu tujuan utama OKI adalah membentuk persatuan pada negara-negara Islam. kerja sama di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Tujuan lain adalah menghilangkan diskriminasi etnis dan semua Jenis kolonialisme. Selain itu mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mempertahankan tempat-tempat suci.
1.       Tujuan dibentuknya Organisasi Konferensi Islam (OKI), antara lain:
2.      Meningkatkan solidaritas Islam antaranggotanya
3.      Berusaha menghapuskan perbedaan rasial, kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta masalah diskriminasi.
4.      Mengkoordinasi usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci Islam
5.      Membendung dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak serta tanah airnya
6.      Memperteguh perjuangan Islam dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka.

                                                                                                            


Perkembangan OKI
Pada awal pembentukanny, OKI hanyak bergerak dalam kasus pembakaran Masji Agsha, namun dalam perkembangannya menangani masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial budaya
Bidang Politik
1.       Mendukung dan membentu perjuangan PLO
2.      Mengecam invasi Rusia ke Afghanistan dan menuntut mundur dari wilayah tersebut
3.      Mengusahakan perdamaian Iran-Iran
Bidang Ekonomi
1.       Mendirikan Bank Pembangunan Islam untuk membantu negara-negara anggota
2.      Membentuk pusat-pusat dan penelitian masalah ekonomi
Bidang Sosial-Budaya
1.       Membentuk Dana Solidaritas Islam di Jeddah
2.      Mendirikan Pusat Riset Sejarah, Kesenian dan Budaya Islam di Istanbul
3.      Mendirikan dana ilmu, teknologi dan pembangunan di Jeddah
4.      Mendirikan pusat riset dan latihan di Dacca
Negara Anggota
Afghanistan, Aljazair, Chad, Guienea, Indonesia, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Mesir, Niger, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Senegal, Sudan, Somalia, Tunisia, Turki, Yaman, Yordania, Bahrain, Oman, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Uganda, Burkina Faso, Kamerun, Komoro, Irak, Maladewa, Djibouti, Benin, Brunei Darusalam, Nigeria, Azerbaijan, Albania, Kirgistan, Tajikistan, Turmeninstan, Mozambik, Kazakhstan, Uzbekistan, Suriname, Togo, Guyana, Pantai Gading.
Penyelenggaran KTT OKI
1.       KTT I : di Rabat, Maroko (1969)
2.      KTT II : di Lahore, Pakistan (1974)
3.      KTT III : di Taif, Arab Saudi (1981)
4.      KTT IV : di Casablanca, Maroko (1984)
5.      KTT V : di Kuwait City, Kuwait (1986)
6.      KTT VI : di Dakar, Sinegal (1991)
7.       KTT VII : di Dacca, Bangladesh (1995)



APEC

Latar Belakang Berdirinya
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan upaya kerjasama dari 21 negara dengan tujuan bersama untuk meningkatkan perdagangan bebas di wilayah ini. Pertama kali didirikan pada tahun 1989 dengan 12 negara anggota di Canberra, Australia, APEC telah membuat langkah besar dalam memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggotanya.
Dalam dekade pertama setelah pembentukannya, perekonomian negara-negara anggota menyumbang 70% dari pertumbuhan global ekonomi. Anggotanya adalah, berdasarkan abjad, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Cina; Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Republik Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Cina Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
Dinamika ekonomi politik Asia Pasifik pada akhir tahun 1993 tampak memasuki babak baru, terutama dalam bentuk pengorganisasian kerja sama perdagangan dan investasi regional. Dalam hal ini, negara-negara Asia Pasifik berbeda dengan negara-negara di Eropa Barat. Negara-negara di Eropa Barat memulainya dengan membentuk wadah kerja sama regional. Dengan organisasi itu, ekonomi di setiap negara saling berhubungan dan menghasilkan ekonomi Eropa yang lebih kuat daripada sebelum Perang Dunia II. Sebaliknya, negara-negara Asia Pasifik, terutama sejak tahun 1970-an, saling berhubungan secara intensif dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi walaupun tanpa kerangka kerja sama formal seperti yang ada di Eropa. Bahkan, berbagai transaksi ekonomi terjadi antarnegara yang kadang-kadang tidak memiliki hubungan diplomatik. Taiwan adalah contoh negara yang tidak diakui eksistensi politiknya, tetapi menjadi rekanan aktif sebagian besar negara Asia Pasifik dalam kegiatan ekonomi. Sekarang dinamika ekonomi itu dianggap memerlukan wadah organisasi yang lebih formal.
Dunia usaha lebih dahulu merasakan adanya kebutuhan akan organisasi itu, seperti tercermin dalam pembentukan Pacific Basin Economic Council (PBEC) tahun 1969. Organisasi ini beranggotakan pebisnis dari semua negara Asia Pasifik, kecuali Korea Utara dan Kampuchea. Organisasi PBEC aktif mendorong perdagangan dan investasi di wilayah Asia Pasifik, tetapi hanya melibatkan sektor swasta.
Pada tahun 1980 muncul Pacific Economic Cooperation Council (PECC). 
Organisasi yang lahir di Canberra, Australia ini menciptakan kelompok kerja untuk mengidentifikasi kepentingan ekonomi regional, terutama perdagangan, sumber daya manusia, alih teknologi, energi, dan telekomunikasi. Walaupun masih bersifat informal, PECC melibatkan para pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan akademis. Salah satu hasil kegiatan PECC adalah terbentuknya Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) sebagai wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi yang secara resmi terbentuk bulan November 1989 di Canberra, Australia pada tahun 1989. Pembentukan APEC atas usulan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Suatu hal yang melatarbelakangi terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia pada waktu itu yang berubah secara cepat dengan munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti MEE, NAFTA. 
Selain itu perubahan besar terjadi di bidang politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Hal ini diikuti dengan kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay (perdagangan bebas). Apabila masalah perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi dari setiap negara dan sangat menghambat perdagangan bebas. Oleh karena itu, APEC dianggap bisa menjadi langkah efektif untuk mengamankan kepentingan perdagangan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Adapun tujuan dibentuknya APEC adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi.

Tujuan APEC
Tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerja sama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Selan itu, APEC bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut APEC melakukan kerja sama dalam tiga ruang lingkup yang disebut dengan Tiga Pilar Kerja Sama APEC. Ketiga pilar itu adalah liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi usaha, kerja sama ekonomi, dan teknik.

Perkembangan Apec
KTT APEC
APEC merupakan kerja sama ekonomi regional untuk memajukan perdagangan dan investasi di Asia Pasifik.Pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintah disebut meeting atau AELM (APEC Economic Leaders Meeting = Pertemuan para pemimpin Ekonomi APEC) yang bersifat informal. Adapun AELM diadakan:
a) AELM I di Seattle, AS tahun 1993
b) AELM II, di Bogor, Indonesia tahun 1994
c) AELM III, di Osaka, Jepang tahun 1995
d) AELM IV di Manila Filipina tahun 1996
e) AELM V di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 17-18 November 1998.


OPEC

Latar belakang berdirinya
Venezuela adalah negara pertama yang memprakarsai pembentukan organisasi OPEC dengan mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait dan Saudi Arabia pada tahun 1949, menyarankan mereka untuk menukar pandangan dan mengeksplorasi jalan lebar dan komunikasi yang lebih dekat antara negara-negara penghasil minyak. Pada 10 – 14 September 1960, atas gagasan dari Menteri Pertambangan dan Energi Venezuela Juan Pablo Pérez Alfonzo dan Menteri Pertambangan dan Energi Saudi Arabia Abdullah Al Tariki, pemerintahan Irak, Persia, Kuwait, Saudi Arabia dan Venezuela bertemu di Baghdad untuk mendiskusikan cara-cara untuk meningkatkan harga dari minyak mentah yang dihasilkan oleh masing-masing negara. OPEC didirikan di Baghdad, dicetuskan oleh satu hukum 1960 yang dibentuk oleh Presiden Amerika Dwight Eisenhower yang mendesak kuota dari impor minyak Venezuela dan Teluk Persia seperti industri minyak Kanada dan Mexico. Eisenhower membentuk keamanan nasional, akses darat persediaan energi, pada waktu perang. Yang menurunkan harga dari minyak dunia di wilayah ini, Presiden Venezuela Romulo Betancourt bereaksi dengan berusaha membentuk aliansi dengan negara-negara Arab produsen minyak sebagai satu strategi untuk melindungi otonomi dan profabilitas dari minyak Venezuela. Sebagai hasilnya, OPEC didirikan untuk menggabungkan dan mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dari negara-negara anggota sebagai kelanjutan dari yang telah dilakukan.
OPEC adalah organisasi antara pemerintah yang berdiri tahun 1960. Negara anggotanya adalah negara eksportir minyak yang saat ini terdiri dari Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Aljazair, Qatar, Libya, UAE dan Indonesia. Sebelumnya Equador, Gabon juga menjadi anggota tetapi kemudian keluar pada tahun 1992 dan 1994.
Berdirinya OPEC dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional (The Seven Sisters) tahun 1959/1960 yang menguasai industry minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. “The Tripoli-Teheran Agreement” antara OPEC dan perusahaan swasta tersebut pada tahun 1970 menempatkan OPEC secara penuh dalam menetapkan pasar minyak internasional.
Tujuan OPEC
Setelah lebih dari 40 tahun berdiri, OPEC telah menerapkan berbagai strategi dalam mencapai tujuannya. Dari pengalaman tersebut OPEC akhirnya menetapkan tujuan yang hendak dicapainya yaitu: “preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in achieving sustainable economic development” melalui:
1.       Koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota;
2.      Menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota;
3.      Menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga;
4.      Menjamin income yang tetap bagi negara-negara produsen minyak;
5.      Menjamin suplai minyak bagi konsumen;
6.      Menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil.

Perkembangan OPEC
Konferensi Tingkat Tinggi OPEC dilakukan 2 kali dalam setahun. Tetapi pertemuan extra-ordinary dapat dilaksanakan jika diperlukan (pasal 11-12). Konferensi OPEC dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden OPEC yang dipilih oleh anggota pada saat pertemuan Konferensi (Pasal 14).  Pasal 15 menetapkan Konferensi OPEC bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi dan mencari upaya pengimplementasian kebijakan tersebut. Sebagai organisasi tertinggi, pertemuan Konferensi OPEC mengukuhkan penunjukan anggota Dewan Gubernur dan Sekretaris Jenderal OPEC

Perkembangan OPEC
Pada perkembangannya, keanggotaan diperluas dengan menambahkan tujuh negara lainnya yaitu Aljazair, Angola, Indonesia, Libya, Nigeria, Qatar, dan Uni Emirat Arab, membuat keanggotaan total berjumlah 12 negara.
OPEC mewakili kekuatan politik dan ekonomi yang cukup signifikan. Dua-pertiga dari cadangan minyak dunia serta setengah ekspor minyak dunia dimiliki negara anggota OPEC.
Taring OPEC dalam pentas politik dunia pertama ditunjukkan pada tahun 1970an.
Ketika Perang Yom Kippur meletus di Timur Tengah, AS membantu Israel dalam upayanya melawan Mesir dan Suriah.
Sebagai respon, OPEC lantas menerapkan embargo minyak yang ditargetkan kepada Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Embargo berlangsung dari tanggal 19 Oktober 1973 hingga 17 Maret 1974.
Embargo ternyata berakibat luas. Efek langsung meliputi inflasi dan resesi ekonomi di Amerika Serikat dan negara-negara lain yang menjadi target embargo.
Pemilik mobil di Amerika Serikat sempat dibatasi untuk hanya membeli bensin pada hari tertentu serta penerapan plat nomor genap-ganjil untuk beroperasi bergantian.
Embargo minyak juga mendorong produsen mobil memproduksi kendaraan berukuran lebih kecil dan hemat bahan bakar.
Bahkan setelah embargo berakhir, harga minyak terus naik dan ekonomi Amerika Serikat terus menderita.
Meskipun OPEC sering dianggap sebagai berlaku “jahat” dalam arena politik, organisasi ini juga memiliki tujuan yang bisa dijustifikasi.
OPEC berfungsi mencegah anggotanya dimanfaatkan oleh negara-negara industri dengan memastikan bahwa negara-negara pengekspor minyak mendapatkan harga minyak yang adil.
 
DAFTAR PUSTAKA
http://www.markijar.com/2017/02/pengertian-sejarah-latarbelakang-dan.html
http://pengamatsejarah.blogspot.com/2016/05/sejarah-gerakan-non-blok-gnb-sejarah.html
http://sukasosial.blogspot.com/2015/07/pengertian-sejarah-tujuan-asean.html
http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-berdirinya-asean-2
https://panduansoal.blogspot.com/2016/02/perkembangan-asean-dan-peran-indonesia.html
https://apipah.com/latar-belakang-dan-7-tujuan-organisasi-konferensi-islam-oki/
http://www.donisetyawan.com/sejarah-pembentukan-oki/
http://gofatih.blogspot.com/2013/10/sejarah-organisasi-apec-asia-pasifik.html
http://pengertianahli.id/2015/02/apec-pengertian-tujuan-dan-sejarah-apec.html#
http://sejarahmula.blogspot.com/2017/02/sejarah-terbentuknya-opec.html
https://www.amazine.co/25048/apa-itu-opec-fakta-sejarah-informasi-lainnya/


Komentar

  1. Promo Fans^^poker :
    - Bonus Freechips 5.000 - 10.000 setiap hari (1 hari dibagikan 1 kali) hanya dengan minimal deposit 50.000 dan minimal deposit 100.000 ke atas
    - Bonus Cashback 0.5% dibagikan Setiap Senin
    - Bonus Referal 20% Seumur Hidup dibagikan Setiap Kamis

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Makalah Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme dan Imperialisme bansga eropa di Nusantara

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Kedatangan bangsa barat (Portugis, Inggris, dan Belanda) di wilayah Indonesia, yang diikuti dengan penguasaan terhadap wilayah-wilayah di Indonesia dalam periode tertentu ternyata menimbulkan reaksi dari rakyat Indonesia. Reaksi tersebut bentuknya bermacam-macam, tetapi pada pokoknya hanya dua, yaitu kerjasama dan perlawanan. Kerjasama kebanyakan dilakukan bilamana rakyat Indonesia baik secara individu maupun kelompok ingin mendapatkan kekuasaan, sebaliknya perlawanan dilakukan bila bangsa barat tersebut berusaha mengambil alih aset yang dimilikinya, apakah itu berbentuk tempat berdagang, bertani atau berkuasa. Selain itu perlawanan juga dilakukan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat yang disebabkan bangsa-bangsa tersebut berusaha memaksakan kehendaknya dengan cara ingin memperluas kekuasaannya di Indonesia sambil merampas hak-hak tradisional kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap ...

Makalah Hukum Administrasi negara (HAN)

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Masalah Dalam cabang ilmu hukum, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut Hukum Administrasi Negara. Misalnya ada yang menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan, dan ada juga yang menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara. Meskipun dalam ruang penyebutan istilah yang berbeda, namun dalam perkembangan selanjutnya pemakaian istilah untuk bidang ilmu hukum ini diganti lagi menjadi istilah Hukum Administrasi Negara, setelah sebelumnya sempat menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan pada tahun 1972 atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1972 Nomor 198/U/1972 tentang pedoman kurikulum minimal. Hukum Administrasi Negara ini menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas istimewa mereka (definisi Logemann). Administrasi Negara diberi tugas mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan masyarakat, ...

Makalah 10 Tantangan Masa Depan (Administrasi Pembangunan)

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat seperti yang apat disaksikan dewasa ini, telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan besar menyangkut aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan dan perubahan aktivitas manusia dan masyarakat suatu negara menuntut Pemerintah suatu negara untuk memiliki kualitas dan kemampuan mengatur dan melayani kebutuhan, harapan dan tuntutan yang semakin lama semakin kritis dan semakin besar dan kompleks. Sejalan dengan perkembangan tersebut, dimana negara negara di dunia semakin menglobal seolah tanpa batas menyebabkan administrasi negara harus mampu untuk dapat mengimbangi berbagai tuntutan dan kebutuhan untuk mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat tersebut. Tidak hanya peningkatan aspek praktis yang perlu diperhatikan, tetapi hal yang berkaitan dengan aspek teoritis dan ilmiah perlu juga mengadaptasi perhatian. Berkaitan dengan persoala...