Langsung ke konten utama

MAKALAH Menurunnya KEsehatan MAsyarakat


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang, pangan, dan papan. Dengan berkembang nya pelayanan kesehatan saat sekarang ini, memahami etika kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat. Memahami etika kesehatan merupakan tuntutan yang dipandang semakin perlu, karena etika kesehatan membahas tentang tata susila dokter dalam menjalankan profesi, khususnya yang berkaitan dengan pasien.
Sejarah perkembangan pendidikan di dunia kesehatan memang sejak awal didominasi oleh upaya pengobatan sehingga banyak dikenal umumnya di bidang medis (kedokteran) dengan profesi-profesi medis dan paramedis, seperti dokter, perawat dan bidan. Sejalan dengan itu, banyak muncul pendidikan yang melahirkan profesi tersebut. Di Indonesia cukup banyak di buka fakultas kedokteran di beberapa perguruan tinggi, akademi-akademi keperawatan dan kebidanan. Bidang kesehatan lain yang kemudian berkembang sangat pesat saat ini adalah bidang kesehatan masyarakat.
Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan dan sebagainya (Winslow, 1920). Meskipun batasan kesehatan masyarakat (public health) ini sudah dirumuskan oleh Winslow seabad yang lalu, namun sampai saat ini batasan tersebut masih relevan. Inti dari rumusan masalah ini adalah kesehatan masyarakat mempuyai dua aspek, yakni : keilmuan (science), teori dan seni (art), atau aplikasinya.
Oleh sebab itu, kesehatan masyarakat bukan hanya berbicara atau berteori tentang penyakit dan penyebarannya (epidemiologi), tentang gizi makanan, tentang kesehatan lingkungan, tentang ilmu perilaku dan pendidikan, tetapi juga bagaimana aplikasi atau penerapan teori-teori tersebut dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Banyak masalah-masalah kesehatan yang ada saat ini terkait menurunnya Kesehatan Masyarakat .Hal inilah yang melatar belakangi  disusunnya makalah ini.

B.     Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini yaitu:
1.      Apa yang menyebabkan menurunnya kesehatan masyarakat?
2.      Apa Upaya Pemerintah dalam menangani masalah menurunnya kesehatan masyarakat?

C.    Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu:
1.      Memahami Penyebab menurunnya kesehatan masyarakat.
2.      Memahami Upaya Pemerintah dalam menangani masalah menurunnya kesehatan masyarakat



BAB II
PEMBAHASAN

A.    Definisi Kesehatan Masyarakat
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,  spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis´ (Pasal 1 butir 1 UU No. 36 Tahun 2009)
Menurut Ikatan Dokter Amerika (1948) Kesehatan Masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat.
Dari batasan kedua di atas, dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat itu meluas dari hanya berurusan sanitasi, teknik sanitasi, ilmu kedokteran kuratif, ilmu kedokteran pencegahan sampai dengan ilmu sosial, dan itulah cakupan ilmu kesehatan masyarakat.
Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni (kiat/art) untuk :
1.      mencegah penyakit
2.      memperpanjang harapan hidup, dan
3.      meningkatkan kesehatan dan efisiensi masyarakat melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk :
a.       sanitasi lingkungan
b.      pengendalian penyakit menular
c.       pendidikan hygiene perseorangan
d.      mengorganisir pelayanan media dan perawatan agar dapat dilakukan diagnosis dini dan pengobatan pencegahan, serta
e.       membangun mekanisme sosial, sehingga setiap insan dapat menikmati standar kehidupan yang cukup baik untuk dapat memelihara kesehatan. Dengan demikian, setiap warga negara dapat menyadari haknya atas kehidupan yang sehat dan panjang (Winslow, 1920)

B.     Tujuan derajat kesehatan masyarakat
Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut. Dalam analisa sejauh mungkin diungkapkan tentang faktor-faktor seperti lingkungan, perilaku dan upaya pelayanan kesehatan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan penyebaran menurut waktu, tempat kejadian sehingga dapat dibuat pula kecenderungan untuk masa yang akan datang
1.      Tujuan usaha Kesehatan Masyarakat ialah agar setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosialnya serta diharapkan berumur panjang.
Tujuan Kesehatan Masyarakat
a.       Tujuan Umum :
Terciptanya keadaan lingkungan yang sehat, terberantasnya penyakit menular, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip kesehatan perseorangan, tersedianya berbagai usaha keseehatan yang dibutuhkan masyarakat yang terorganisir dan terlibatnya badan-badan kemasyarakatan dalam usaha kesehatan.
b.      Tujuan Akhir :
Terciptanya jaminan bagi tiap individu masyarakat untuk mencapai suatu derajat hidup yang cukup guna untuk mempertahankan kesehatan.

C.    Prinsip derajat kesehatan masyarakat
Agar usaha kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka ada beberapa prinsip pokok yang harus terpenuhi, yaitu:
1.      Usaha Kesehatan Masyarakat lebih mengutamakan tindakan pencegahan (preventif) daripada pengobatan (kuratif).
2.      Dalam melaksanakan tindakan pencegahan selalu menggunakan cara-cara yang ringan biaya dan berhasil guna.
3.      Dalam melaksanakan kegiatannya lebih menitikberatkan pada masyarakat, baik sebagai pelaku (subyek) dan sasaran (obyek) atau dengan kata lain suatu usaha dari, oleh dan untuk masyarakat.
4.      Dalam melibatkan masyarakat sebagai pelaku maka sasaran yang diutamakan adalah masyarakat yang terorganisir.
5.      Ruang lingkup usaha lebih mengutamakan masalah-masalah kesehatan kemasyarakatan daripada kesehatan perorangan karena bila tidak ditanggulangi dengan segera dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat luas.

D.    Prinsip-Prinsip Kesehatan Masyarakat 
Agar usaha kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik ada beberapa prinsip pokok yang harus terpenuhi, yaitu :
1.      Usaha kesehatan masyarakat lebih mengutamakan pencegahan (preventif)
    daripada pengobatan (kuratif).
2.      Dalam melaksanakan melaksanakan tindakan pencegahan selalu menggunakan cara-cara yang ringan biaya dan berhasil baik
3.      Melaksanakan kegiatannya lebih menitik beratkan kepada masyarakat.
4.      Dalam melibatkan masyarakat sebagai pelaku maka sasaran yang diutamakan adalah masyarakat yang terorganisir.
5.      Lebih mengutamakan masalah kesehatan masyarakat yang jika tidak segera diatasi akan menimbulkan malapetaka. 
6.      Indikator derajat kesehaatan masyarakat

E.     Indikator derajat kesehatan masyarakat
secara umum dapat dilihat dari :
1.      Umur harapan hidup (Life expectations) : Umur harapan hidup diharapkan meningkat pada tahun 1980 umur 50 tahun, pada tahun 2000 menjadi sekurang-kurangnya berumur 60 tahun.
2.      Angka kematian bayi (infant mortality) dan balita menurun : PADA tahun 1980, angka kematian bayi sekitar 100/1000 kelahiran hidup, maka diharapkan pada tahun 2000 menjadi setinggi-tingginya 45/1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menurun dari 40/1000 balita saat ini menjadi setinggi-tingginya 15/1000 balita di masa yang akan datang.
3.      Tingkat kecerdasan penduduk : Hal ini dapat diukur dengan tingkat pendidikan gologngan wanita diharapkan meningkat dengan penurunan angka buta huruf dari sekitar 50 % pada tahun 1977 menjadi sekitar 25 % pada tahun 2000.
4.      Bayi lahir : Bayi yang dilahirkan dari ibu dengan berat badang 2500 gram atau yang kurang yang dewasa ini adalah sekitar 14 % diharapkan akan turun menjadi setinggi-tingginya 7% pada masa yang akan datang
5.      Angka kesakitan (Morbiditas)


F.     Masalah Kesehatan Lingkungan masyarakat
1.      Urbanisasi Penduduk
Di Indonesia, terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari desa ke kota. Lahan pertanian yang semakin berkurang terutama di pulau Jawa dan terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan penduduk desa berbondong-bondong datang ke kota besar mencari pekerjaan sebagai pekerja kasar seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan dan pelabuhan, pemulung bahkan menjadi pengemis dan pengamen jalanan yang secara tidak langsung membawa dampak sosial dan dampak kesehatan lingkungan, seperti munculnya permukiman kumuh dimana-mana.
2.      Tempat Pembuangan Sampah
Di hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara dumping tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luas juga menyebabkan pencemaran pada udara, tanah, dan air selain lahannya juga dapat menjadi tempat berkembangbiaknya agens dan vektor penyakit menular.
3.      Penyediaan Sarana Air Bersih
Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, hanya sekitar 60% penduduk Indonesia mendapatkan air bersih dari PDAM, terutama untuk penduduk perkotaan, selebihnya mempergunakan sumur atau sumber air lain. Bila datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi dan penyakit gastroenteritis mulai muncul di mana-mana.
4.      Pencemaran Udara
Tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi nilai ambang batas normal terutama di kota-kota besar akibat gas buangan kendaraan bermotor. Selain itu, hampir setiap tahun asap tebal meliputi wilayah nusantara bahkan sampai ke negara tetangga akibat pembakaran hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan.
5.      Pembuangan Limbah Industri dan Rumah Tangga
Hampir semua limbah cair baik yang berasal dari rumah tangga dan industri dibuang langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai atau laut, ditambah lagi dengan kebiasaan penduduk melakukan kegiatan MCK di bantaran sungai. Akibatnya, kualitas air sungai menurun dan apabila di-gunakan untuk air baku memerlukan biaya yang tinggi.



6.      Bencana Alam/Pengungsian
Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau banjir yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan penduduk mengungsi yang tentunya menambah banyak permasalahan kesehatan lingkungan.
7.      Perencanaan Tata Kota dan Kebijakan Pemerintah
Perencanaan tata kota dan kebijakan pemerintah seringkali menimbulkan masalah baru bagi kesehatan lingkungan. Contoh, pemberian izin tempat permukinan, gedung atau tempat industri baru tanpa didahului dengan studi kelayakan yang berwawasan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya banjir, pencemaran udara, air, dan tanah serta masalah sosial lain.
Perubahan masalah kesehatan ditandai dengan terjadinya berbagai macam transisi kesehatan berupa :
1.      Transisi demografi, misalnya mendorong peningkatan usia harapan hidup yang meningkatkan proporsi kelompok usia lanjut sementara masalah bayi dan BALITA tetap menggantung.
2.      Transisi epidemiologi, menyebabkan beban ganda atas penyakit menular yang belum pupus ditambah dengan penyakit tidak menular yang meningkat dengan drastis.
3.      Transisi gizi, ditandai dengan gizi kurang dibarengi dengan gizi lebih.
4.      Transisi perilaku, membawa masyarakat beralih dari perilaku tradisional  menjadi modern yang cenderung membawa resiko.

G.    Faktor Penyebab Terjadinya Masalah Kesehatan Masyarakat
1.      Faktor Lingkungan
a.      Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengatasi kesehatan (masalah-masalah kesehatan).
b.      Kurangnya sebagian besar rasa tanggung jawab masyarakat dalam bidang kesehatan.

2.      Faktor Perilaku dan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia
a.       Masih banyak insiden atau kebiasaan masyarakat yang selalu merugikan dan membahayakan kesehatan mereka.
b.      Adat istiadat yang kurang atau bahkan tidak menunjang kesehatan.


3.      Faktor Social Ekonomi
a.       Tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia sebagian besar masih rendah.
b.      Kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan kesehatan. Budaya sadar sehatbelum merata ke sebagian penduduk Indonesia.
c.      Tingkat social ekonomi dalam hal ini penghasilan juga masih rendah dan memprihatinkan.

4.      Faktor Pelayanan Kesehatan
a.      Cakupan pelayanan kesehatan belum menyeluruh dimana ada sebagian propinsi di Indonesia yang belum mendapat pelayanan kesehatan maksimal dan belum merata.
b.      Upaya pelayanan kesehatan sebagian masih beriorientasi pada upaya kuratif.
c.      Sarana dan prasarana belum dapat menunjang pelayanan kesehatan.

H.    Sehat adalah sarana atau alat untuk hidup sehari-hari secara produktif.
1.      Paradigma Baru Kesehatan
Setelah tahun 1974 terjadi penemuan bermakna dalam konsep sehat serta memiliki makna tersendiri bagi para ahli kesehatan masyarakat di dunia tahun 1994 dianggap sebagai pertanda dimulainya era kebangkitan kesehatan masyarakat baru, karena sejak tahun 1974 terjadi diskusi intensif yang berskala nasional dan internasional tentang karakteristik, konsep dan metode untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Setelah deklarasi Alma HFA-Year 2000 (1976), pertemuan Mexico (1990) dan Saitama (1991) para ahli kesehatan dan pembuat kebijakan secara bertahap beralih dari orientasi sakit ke orientasi sehat. Perubahan tersebut antara lain disebabkan oleh :
a.      Transisi epidemiologi pergeseran angka kesakitan dan kematian yang semula disebabkan oleh penyakit infeksi ke penyakit kronis, degeneratif dan kecelakaan.
b.      Batasan tentang sehat dari keadaan atau kondisi ke alat/sarana.
c.      Makin jelasnya pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan penduduk.

2.      Upaya Kesehatan
Program kesehatan yang mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dalam jangka panjang dapat menjadi bumerang terhadap program kesehatan itu sendiri, maka untuk menyongsong PJP-II program kesehatan yang diperlukan adalah program kesehatan yang lebih “efektif” yaitu program kesehatan yang mempunyai model-model pembinaan kesehatan (Health Development Model) sebagai paradigma pembangunan kesehatan yang diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus memenuhi PJP-II. Model ini menekankan pada upaya kesehatan dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a.      Mempersiapkan bahan baku sumber daya manusia yang berkualitas untuk 20-25 tahun mendatang.
b.      Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada.
c.      Melindungi masyarakat luas dari pencemaran melalui upaya promotif-preventif-protektif dengan pendekatan pro-aktif.
d.      Memberi pelayanan kesehatan dasar bagi yang sakit.
e.      Promosi kesehatan yang memungkinkan penduduk mencapai potensi kesehatannya secara penuh (peningkatan vitalitas) penduduk yang tidak sakit (85%) agar lebih tahan terhadap penyakit.
f.       Pencegahan penyakit melalui imunisasi : bumil (ibu hamil), bayi, anak, dan juga melindungi masyarakat dari pencemaran.
g.      Pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran lingkungan serta perlindungan masyarakat terhadap pengaruh lingkungan buruk (melalui perubahan perilaku)
h.      Penggerakan peran serta masyarakat.
i.        Penciptaan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dan bekerja secara sehat.
j.        Pendekatan multi sektor dan inter disipliner.
k.      Pengembangan kebijakan yang dapat memberi perlindungan pada kepentingan kesehatan masyarakat luas (tidak merokok di tempat umum).
l.        Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi yang sakit.

3.      Kebijakan Kesehatan Baru
Perubahan paradigma kesehatan yang kini lebih menekankan pada upaya promotif-preventif dibandingkan dengan upaya kuratif dan rehabilitatif diharapkan merupakan titik balik kebijakan Depkes dalam menangani kesehatan penduduk yang berarti program kesehatan yang menitikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa bukan sekedar penyembuhan penyakit. Thomas Kuha menyatakan bahwa hampir setiap terobosan baru perlu didahului dengan perubahan paradigma untuk merubah kebiasaan dan cara berpikir yang lama.

4.      Konsekuensi Implikasi dari Perubahan Paradigma
Perubahan paradigma kesehatan apabila dilaksanakan dapat membawa dampak yang cukup luas. Hal itu disebabkan karena pengorganisasian upaya kesehatan yang ada, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, adalah merupakan wahana dan sarana pendukung dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya penyembuhan penyakit, maka untuk mendukung terselenggaranya paradigma sehat yang berorientasi pada upaya promotif-preventif proaktif, community centered, partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat, maka semua wahana tenaga dan sarana yang ada sekarang perlu dilakukan penyesuaian atau bahkan reformasi termasuk reformasi kegiatan dan program di pusat penyuluhan kesehatan.

5.      Indikator Kesehatan
WHO menyarankan agar sebagai indikator kesehatan penduduk harus mengacu pada empat hal sebagai berikut :
a.      Melihat ada tidaknya kelainan patosiologis pada seseorang
b.      Mengukur kemampuan fisik
c.      Penilaian atas kesehatan sendiri
d.      Indeks massa tubuh

6.      Tenaga Kesehatan
Peranan dokter, dokter gigi, perawat dan bidan dalam upaya kesehatan yang menekankan penyembuhan penyakit adalah sangat penting. Pengelolaan upaya kesehatan dan pembinaan bangsa yang sehat memerlukan pendekatan holistic yang lebih luas, menyeluruh, dan dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif dan tidak individu.
a.      Pemberdayaan Masyarakat
Dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sangat penting adalah bagaimana mengajak dan menggairahkan masyarakat untuk dapat tertarik dan bertanggungjawab atas kesehatan mereka sendiri dengan memobilisasi sumber dana yang ada pada mereka.
7.      Kesehatan dan Komitmen Politik
Masalah kesehatan pada dasarnya adalah masalah politik oleh karena itu untuk memecahkan masalah kesehatan diperlukan komitmen politik. Dewasa ini masih terasa adanya anggapan bahwa unsur kesehatan penduduk tidak banyak berperan terhadap pembangunan sosial ekonomi.

I.        Upaya Pemerintah mengatasi menurunnya Kesehatan Msyarakat
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari tahun ke tahun meningkat, walaupun saat ini Indonesia masih berada pada ranking 108 dari 187 negara di dunia. Pembangunan manusia pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia kembali. Adapun upaya yang dapat ditempuh harus dipusatkan pada seluruh proses kehidupan manusia itu sendiri, mulai dari bayi dengan pemberian ASI dan imunisasi hingga lanjut usia, dengan memberikan jaminan sosial. Kebutuhan-kebutuhan pada setiap tahap kehidupan harus terpenuhi agar dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat.
Seluruh proses ini harus ditunjang dengan ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, energi dan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, jelas Menkes Prof. Dr. dr. Nila F. Moeleok, Sp.M(K) saat Jumpa Pers Awal Tahun tentang program kerja Kemenkes, di Jakarta (3/2).
Dalam rangka mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh, perlu perhatian pada kesehatan sejak dini atau sejak Balita. Kita lihat bahwa sangat penting untuk melakukan investasi yang tepat waktu agar pertumbuhan otak anak sampai usia 5 tahun dapat berjalan dengan baik, untuk menghindari loss generation, terang Menkes. 
Ditegaskan, salah satu ancaman serius terhadap pembangunan kesehatan, khususnya pada kualitas generasi mendatang, adalah stunting. Dimana rata-rata angka stunting di Indonesia sebesar 37.2%. Menurut standar WHO, persentase ini termasuk kategori berat.
Menkes juga mencermati angka kejadian pernikahan dini yang masih cukup tinggi dan kerentanan remaja pada perilaku seks berisiko serta HIV/AIDS khususnya pada kelompok usia produktif.
Kematian ibu juga menjadi tantangan dari waktu ke waktu. Ada berbagai penyebab kematian ini baik penyebab langsung maupun tidak langsung, maupun faktor penyebab yang sebenarnya berada di luar bidang kesehatan itu sendiri, seperti infrastruktur, ketersedian air bersih, transportasi, dan nilai-nilai budaya. Faktor-faktor non-kesehatan inilah yang justru memberikan pengaruh besar karena dapat menentukan berhasil tidaknya  upaya penurunan angka kematian ibu, ungkap Menkes.Guna mengurangi dampak kesehatan seperti contoh di atas, Kemenkes menyelenggarakan Program Indonesia Sehat sebagai upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Program Indonesia Sehat terdiri atas 1) Paradigma Sehat; 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer; dan 3) Jaminan Kesehatan Nasional. Ketiganya akan dilakukan dengan menerapkan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko  (health risk).
Paradigma sehat menyasar pada 1) penentu kebijakan pada lintas sektor, untuk  memperhatikan dampak kesehatan dari kebijakan yang diambil baik di hulu maupun di hilir, 2) Tenaga kesehatan, yang mengupayakan agar orang sehat tetap sehat atau tidak menjadi sakit, orang sakit menjadi sehat dan orang sakit tidak menjadi lebih sakit; 3) Institusi Kesehatan, yang diharapkan penerapan standar mutu dan standar tarif dalam pelayanan kepada masyarakat, serta 4) Masyarakat, yang merasa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga. 
Kementerian Kesehatan akan melakukan penguatan pelayanan kesehatan untuk tahun 2015-2019. Penguatan dilakukan meliputi 1) Kesiapan 6.000 Puskesmas di 6 regional; 2) Terbentuknya 14 RS Rujukan Nasional; serta Terbentuknya 184 RS Rujukan regional.
Khusus untuk daerah terpencil dan sangat terpencil, di bangun RS kelas D Pratama dengan kapasitas 50 Tempat Tidur untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan rujukan. Pada regional Papua akan didirikan 13 Rumah Sakit Pratama. Sementara pada Regional Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi akan didirikan 55 Rumah Sakit Pratama.
Menkes menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah melakukan implementasi e-catalogue pada pengadaan obat dan alat kesehatan di lingkup Satuan Kerja Pemerintah. Hal ini telah dimulai sejak tahun 2013 untuk obat, dan awal tahun 2014 untuk alkes. Ini merupakan wujud nyata tindak lanjut arahan Presiden RI agar pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah dilakukan secara elektronik.

Kartu Indonesia Sehat (KIS)
KIS yang diluncurkan tanggal 3 November 2014 merupakan wujud program Indonesia Sehat di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi. Program ini 1) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; 2) perluasan cakupan PBI termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Bayi Baru Lahir dari peserta Penerima PBI; serta 3) Memberikan tambahan Manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi. 
Pertemuan Antar Menteri 
Dalam mensinergikan program kesehatan dengan program pembangunan di kementerian lain, Menteri Kesehatan telah melakukan beberapa pertemuan dengan Menteri Kebinet Kerja. Pertemuan dilakukan sejak akhir tahun 2014 dan masih berlangsung hingga saat ini. 
Tanggal 23 Desember 2014 Menkes bertemu dengan Mendagri. Ini merupakan pertemuan pertama antar Menteri Kabinet Kerja. Hasil pertemuan kedua Menteri adalah Mensosialisasikan JKN melalui asosiasi kepala daerah; Memperkuat pembekalan teamwork Nakes yang akan ditempatkan di daerah untuk menyeimbangkan pelayanan promotif-preventif dan kuratif-rehabilitatif; Memperbanyak Puskesmas Bergerak untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil; Prioritas pembangunan Puskesmas di 50 wilayah; Membuat surat edaran kepada kepala daerah untuk mendukung peraturan pemerintah terkait Standar Pelayanan Mutu (SPM) bidang kesehatan; dan Integrasi data administrasi kependudukan. 
Tanggal 31 Desember 2014 Menkes bertemu dengan Menkominfo. Hasil pertemuan menyepakati Penguatan SPGDT dengan layanan satu nomor panggil 119 serta Pelaksanaan assessment oleh Kemenkominfo terhadap berbagai aplikasi yang ada di Kemenkes.
Pada tanggal 2 Januari 2015 Menkes melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pertemuan adalah Menyiapkan infrastruktur pendukung (bangunan fisik, jalan, air bersih, sarana komunikasi); Sistem keamanan secara khusus untuk wilayah perbatasan terkait dengan pergerakan manusia, hewan, barang, penyakit; dan Khusus untuk wilayah transmigrasi baru mempertimbangkan juga bidang usaha kecil yang terjamin dan sehat
Tanggal 5 Januari 2015, Menkes bertemu dengan Menteri Perdagangan. Hasil pertemuan adalah Mempromosikan jamu sebagai warisan budaya Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri; Mendukung perlindungan masyarakat untuk produk makanan import; Mendukung pengaturan bahan berbahaya untuk makanan dan minuman; Meningkatkan koordinasi  perdagangan barang dan jasa dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Pada tanggal 8 Januari 2015 Menkes melakukan Rapat Koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan hasil yaitu Membangun akses masyarakat ke fasilitas pelayanan Kesehatan Primer; Meningkatkan pembangunan saranan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat; Membangun perumahan untuk tenaga kesehatan; Mengintegrasikan  pembangunan kawasan kumuh dengan program Kesehatan (Air bersih, STBM dan PHBS); dan Target kolaborasi dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan,
Tanggal 27 Januari 2015 Menkes  bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun hasil pertemuan adalah Menyusun materi PHBS untuk guru sebagai agent of change; Merevitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); Menghidupkan kembali program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) melalui gerakan sarapan pagi; Membangun paket kegiatan rutin anak sekolah berupa Membaca, Olah raga, menyanyi lagu daerah dan piket membersihkan lingkungan sekolah; serta Kegiatan akan dimulai dengan tahun ajaran baru 2015/2016: Menyusun peraturan tentang pendirian SMK dan bidang penjurusannya.
Nusantara Sehat (NS)
Sebagai bagian dari penguatan pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan Indonesia Sehat Kemenkes membentuk program Nusantara Sehat (NS). Di dalam program ini dilakukan peningkatan jumlah, sebaran, komposisi dan mutu Nakes berbasis pada tim yang memiliki latar belakang berbeda mulai dari dokter, perawat dan Nakes lainnya (pendekatan Team Based). Program NS tidak hanya berfokus pada kegiatan kuratif tetapi juga pada promitif dan prefentif untuk mengamankan kesehatan masyarakatdan daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan Nawa Cita membangun dari pinggiran.
BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Masalah kesehatan yang terjadi didalam negeri ini adalah masalah kesehatan masyarakat. Menurunnya masalah kesehatan diakibatkan berbagai juga diakibatkan kebijakan pemerintah mengenai kesehatan. Masalah-Masalah kebijakan seperti nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diindentifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Tingkat kepelikan masalah tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang dipandang paling penting.
Masalah Kesehatan Masyarakat adalah multikausal Oleh karena itu, kesehatan masyarakat sebagai seni atau prakteknya mempunyai bentangan yang luas. Semua kegiatan baik langsung maupun tidak untuk mencegah penyakit (preventif), meningkatkan kesehatan (promotif), terapi (terapi fisik, mental, dan sosial) atau kuratif, maupun pemulihan (rehabilitatif) kesehatan (fisik, mental, sosial) adalah upaya kesehatan masyarakat.

B.     Saran
1.      Perlunya kesadaran masyarakat dalam memelihara diri dari berbagai ancaman kesehatan yang berawal dari lingkungan sekitar.
2.      Kebijakan Pemerintah yang hendaknya memberikan kemudahan serta akses terhadap penanganan ancaman kesehatan.
3.      Seluruh pihak perlu aktif dalam pencegahan masalah kegiatan menurunkan penyebab kesehatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Depkes, 2005. Dr. J. Leimena, Peletak Konsep Dasar Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas)
Iqbal Mubarak,Wahit(2005), Pengantar Keperawatan Komunitas,Penerbit Sagung Seto
Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan No 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
Nasution, Siti Khadijah.2009. Artikel Kesehatan. Medan : Fakultas Kesehatan  Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2008. ”Kesehatan Masyarakat: ilmu dan seni”.    Jakarta: Rineka Cipta.
http://www.anneahira.com/pendapatan-perkapita-negara-asean.htm.
http://www.depkes.go.id/article/print/15020400002/program-indonesia-sehat-untuk-atasi-masalah-kesehatan.html
http://www.tempo.com/2012/03/07/mentri-kordinator-bidang-kesejahteraan-rakyat.
https://ekaliliskurniawati.weebly.com/kuliah-pakar/derajat-kesehatan-masyarakat

Komentar

  1. Promo Fans^^poker :
    - Bonus Freechips 5.000 - 10.000 setiap hari (1 hari dibagikan 1 kali) hanya dengan minimal deposit 50.000 dan minimal deposit 100.000 ke atas
    - Bonus Cashback 0.5% dibagikan Setiap Senin
    - Bonus Referal 20% Seumur Hidup dibagikan Setiap Kamis

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Makalah Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme dan Imperialisme bansga eropa di Nusantara

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Kedatangan bangsa barat (Portugis, Inggris, dan Belanda) di wilayah Indonesia, yang diikuti dengan penguasaan terhadap wilayah-wilayah di Indonesia dalam periode tertentu ternyata menimbulkan reaksi dari rakyat Indonesia. Reaksi tersebut bentuknya bermacam-macam, tetapi pada pokoknya hanya dua, yaitu kerjasama dan perlawanan. Kerjasama kebanyakan dilakukan bilamana rakyat Indonesia baik secara individu maupun kelompok ingin mendapatkan kekuasaan, sebaliknya perlawanan dilakukan bila bangsa barat tersebut berusaha mengambil alih aset yang dimilikinya, apakah itu berbentuk tempat berdagang, bertani atau berkuasa. Selain itu perlawanan juga dilakukan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat yang disebabkan bangsa-bangsa tersebut berusaha memaksakan kehendaknya dengan cara ingin memperluas kekuasaannya di Indonesia sambil merampas hak-hak tradisional kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap ...

Makalah Hukum Administrasi negara (HAN)

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Masalah Dalam cabang ilmu hukum, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut Hukum Administrasi Negara. Misalnya ada yang menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan, dan ada juga yang menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara. Meskipun dalam ruang penyebutan istilah yang berbeda, namun dalam perkembangan selanjutnya pemakaian istilah untuk bidang ilmu hukum ini diganti lagi menjadi istilah Hukum Administrasi Negara, setelah sebelumnya sempat menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan pada tahun 1972 atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1972 Nomor 198/U/1972 tentang pedoman kurikulum minimal. Hukum Administrasi Negara ini menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas istimewa mereka (definisi Logemann). Administrasi Negara diberi tugas mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan masyarakat, ...

Makalah 10 Tantangan Masa Depan (Administrasi Pembangunan)

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat seperti yang apat disaksikan dewasa ini, telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan besar menyangkut aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan dan perubahan aktivitas manusia dan masyarakat suatu negara menuntut Pemerintah suatu negara untuk memiliki kualitas dan kemampuan mengatur dan melayani kebutuhan, harapan dan tuntutan yang semakin lama semakin kritis dan semakin besar dan kompleks. Sejalan dengan perkembangan tersebut, dimana negara negara di dunia semakin menglobal seolah tanpa batas menyebabkan administrasi negara harus mampu untuk dapat mengimbangi berbagai tuntutan dan kebutuhan untuk mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat tersebut. Tidak hanya peningkatan aspek praktis yang perlu diperhatikan, tetapi hal yang berkaitan dengan aspek teoritis dan ilmiah perlu juga mengadaptasi perhatian. Berkaitan dengan persoala...