Makalah Kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, dan militer awal kemerdekaan sampai tahun 1950

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Setelah proklamasi, Indonesia masih belum sepenuhnya dikatakan merdeka. Karena Indonesia harus berbenah diri mulai dari pemerintahan hingga di daerha-daerah. Hari-hari setelah proklamasi, pemerintahanpun mulai dibangun. Presiden dan wakil presiden diangkat, UUD ditetapkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk membantu presiden sembari menunggu pelaksanaan pemilu, struktur pemerintahan dan struktur militer mulai disusun dan ditetapkan.

Sementara itu, kehidupan di luar pemerintahan tidak seluruhnya menggembirakani.. Banyak raja-raja di luar Jawa yang memilih status quo bersama Belanda dan tidak mendukung proklamasi. Konflik sosial di pedesaan antar kelompok juga sering terjadi.

B.      Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah tentang kondisi Negara republik Indonesia di awal kemerdekaan baik itu di bidang ekonomi, keuangan, dan politik samapai tahun 1950.

C.      Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi,keuangan dan politik pada saat awal kemerdekaan samapai tahun 1950.

D.      Kegunaan dan Manfaat

Kegunaan dan manfaat penulisan makalah ini adalah :

1.       Agar penulis dan pembaca dapat mengetahui perkembanagan ekonomi,keuanagan dan politik di awal kemerdekaan .

2.       Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana strategi Negara republik Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, keuangan dan politik pada saat itu  .

3.       Agar dapat mengetahui kemajuan yang dicapai oleh bangsa pada saat awal kemerdekaan.

4.        

BAB II

LANDASAN TEORI

A.      KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

Kondisi ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan. Hal itu diperparah dengan Kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil serta  Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain itu keadaan politik yang cepat berubah-ubah semakin memperburuk keadaan. Banyak rapat serta kegiatan penting dilakukan mulai dari penunjukan presiden dan wakilpresiden,  pembentukan partai poitik, pembentukan perdana mentri serta cabinet, bahka pemindahan ibukota dilakukan pada saat itu.

B.      FAKTOR PENYEBAB KACAUNYA PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 1945-1950

Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut .

1.       Terjadi Inflasi yang sangat tinggi

Inflasi tersebut disebabakan karena :

a.       Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).

b.       Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.

c.        Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.

Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

a.       Mata uang De Javasche Bank

b.       Mata uang pemerintah Hindia Belanda

c.        Mata uang pendudukan Jepang

2.       Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

a.       Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

b.       Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

c.        Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

d.       Dengan adanya blokade tersebut menyebabakan:

e.       Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.

f.         Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.

g.       Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.

h.       Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.

i.         Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah

j.         Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan

k.        Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia,  sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.

l.         Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

3.       Kekosongan kas Negara

Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnyasangat berkurang sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

C.      KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulaidilakukan pertama tama adalah dengan melakukan pinjaman nasional. Pelaksanaan pinjaman ini cukup mendapat dukungan dari masyarakat. Namun kekacauan semakin bertambah dengan munculnya mata uanga NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI)sebagai pengganti uang Jepang.

Upaya mengatasi blokade belanda

Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut.

1.       Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India

Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri pemerintah berasumsi  pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.

2.       Usaha bersifat ekonomis

a.       Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri

Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain:

1)       Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.

2)       Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.

3)       Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

4)       Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.

3.       Konferensi Ekonomi I (Februari 1946)

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

a.       Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi local warisan jepang dan menggantikannya dengan system sentralisasi.

b.       Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi pengawas makanan rakyat yang merubah namanya menjadi badan persediaan dan pembagi makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr.sudarsono

c.        Semua perkebunan akan diawasi pemerintah untuk meningkatkan produksinya.

4.       Konferensi ekonomi II ( 6mei 1946 )

Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

5.       Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional.

6.       Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Menteri persediaan makanan rakyat I J Kasimo menghasilkan rencana prokuksi 5  tahun yangdikenal dengan kasimo plan. Program ini meliputi rencana produksi tiga tahun 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan isinya antara lain:

a.       Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

b.       Pencegahan penyembelihan hewan pertanian

c.        Penanaman kembali tanah kosong

d.       Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun

7.       Pinjaman Nasional

            Program ini dilaksanakan oleh mentri keuangan ir.surachman dengan persetujuan BP-KNIPpinjaman nasional akan dibayar kembali selama 40 tahun.pada bulan juli 1946 besar pinjaman sebesar 1 milyar, pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500milyar. Ini menunjukkan besarnya dukungan dari rakyat Indonesia.

8.       Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi

D.      KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG MILITER SAMPAI TAHUN 1950

Mengingat pentingnya peran militer dalam suatu Negara,maka Presiden Soekarno membentuk panitia kecil yang membahas masalah-masalah terkait upaya pertahanan Negara.Panitia ini dipimpin oleh Otto Iskandardinata dan mengusulkan hal-hal sbb:

1.        Rencana pembelaan Negara dari BPUPKI(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang menganduk unsur politik perang tidak dapat diterima.

2.        Tentara PETA di Jawa dan Bali,serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan karena dianggap sebagai organisasi buatan Jepang yang kedudukannya didunia Internasional tidak memiliki ketentuan.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 peserta sidang mengusulkan agar Presiden memanggil tokoh-tokoh yang handal dibidang militer untuk membentuk ketentaraan yang kuat.Sidang menerima usulan secara aklamasi,tetapi untuk urusan kepolisian masih menjadi bagian Departemen Dalam Negeri.Peserta sidang juga mengusulkan untuk menunjuk Panitia Pelaksana agar dapat mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian.Anggota sidang juga membahas perlunya ketentraman dansegera dimulainya perjuangan bangsa.

Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno dalam pidatonya melalui radio menyatakan pembentukan tiga badan baru yaitu Komite Nasional Indonesia(KNI),Partai Nasional Indonesia(PNI),dan Badan Keamanan Rakyat(BKR).Untuk jabatan pimpinan BKR Pusat, Presiden menunjuk Kaprawi (Ketua Umum), Sutalaksana (Ketua 1) dan Latief Hendraningrat (Ketua II) dengan dibantu Arifin Abdurrachman Mahmud dan Zulkifli Lubis.

Para pemuda menolak dengan tegas kehadiran BKR dan mereka menginginkan pembentukan tentara nasional, namun usul para pemuda itu ditolak presiden, sehingga para pemuda menamakan diri mereka komite van aksi dengan anggotanya yang terdiri dari banyak kelompok pertahanan yang tersebar diberbagai daerah yang salah satunya adalah API (angkatan pemuda Indonesia).

Meningkatkan produksi

Setelah mengalami tindakan provokatif dari belanda, pemerintah menyadari bahwa keberadaan suatu tentara regular sangat penting dalam Negara. Maka pada tanggal 5 oktober 1945 dikeluarkan maklumat presiden tentang pendirian TKR (tentara keamanan rakyat) dengan pemimpin pertamanya yaitu Supriyadi dan MOH Suroadikusumo sebagai mentri keamanan rakyat. Tapi karena mangkir dari pekerjaannya supriyadi diganti dengan jendral sudirman.

Pada bulan januari 1946 TKR merubah namanya menjadi TRI(tentara rakyat Indonesia). Sementara itu badan-badan perjuangan mengadakan kongres pemuda pada tanggal 10 november 1945dan sepakat membentuk BKPI (badan kongres pemuda Indoneskedua kelompok itu selanjutnya diintegrasikan menjadi TNI (tentara nasional Indonesia).

E.       KEBIJAKAN DALAM BIDANG POLITIK SERTA PERKEMBANGAN KERAGAMAN IDEOLOGI DAN PARTAI POLITIK

1.       Pembentukan Badan-Badan Kelengkapan Negara

                Setelah proklamasi dikumandangkan, esok harinya yaitu 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya yang menjadi kelanjutan sidang BPUPKI pada 10-16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang- Undang Dasar Negara RI. Hasil sidang ini adalah :

a.       Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

b.       Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

c.        Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

                Pada Minggu, 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya yang dipimpin oleh Otto Iskandarnita yang menghasilkan dua keputusan mengenai :

a.       Pembagian wilayah yang terdiri atas delapan provinsi beserta calon gubernurnya

b.       Pembentukan Komite Nasional Daerah.

     Rapat PPKI dilanjutkan pada 22 Agustus 1945 yang berlokasi di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Rapat kali ini diadakan untuk membahas tiga masalah utama yang dipimpin oleh wakil presiden Republik Indonesia serta menghasilkan keputusan sebagai berikut :

a.       Komite Nasional Indonesia (KNI) adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah;

b.       Partai Nasional Indonesia (PNI) dirancang sebagai partai tunggal RI, namun akhirnya dibatalkan;

c.        Badan Keamanan Rakyat (BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

Pada 23 Agustus 1945 presiden Soekarno mengumumkan hasil sidang PPKI

tersebut tetapi keputusan yang menyangkut ketetapan kedua yaitu PNI sebagai satu-satunya partai politik, tidak jadi diberlakukan. 

2.       Komite Nasional Indonesia

                Setelah membentuk KNI pada 18 Agustus 1945, PPKI kembali membentuk KNIP pada 22 Agustus 1945 yang berpusat di Jakarta. Badan yang diketuai oleh Mr.Kasman Singodimedjo ini diumumkan pada 25 Agustus 1945 dan dilantik pada 29 Agustus 1945. untuk tingkat daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dan badan ini berkembang sebagai badan legislatif. Pada 16 Oktober 1945 KNI menyelenggarakan sidangnya yang pertama yang menghasilkan :

a.       Membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang beranggota 15 orang;

b.       Mengusulkan kepada presiden supaya KNI diberi kekuasaan Legislatif selama MPR/DPR belum terbentuk.

     Usul Komite Nasional tersebut mendapat sambutan dari pemerintah yang segera mengeluarkan maklumat wakil presiden No.X yang isinya sesuai dengan usulan KNIP. Setelah BPKNIP terbentuk, kegiatan pertama yang dilakukannya adalah mengajukan usulan kepada pemerintah untuk segera membentuk pertain-partai politik. Usul tersebut dilakukan melalui pengumuman BPKNIP No.3 tanggal 30 Oktober 1945 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

BPKNIP menganggap roda pemerintahan telah berputar maka telah tiba saatnya untuk megusahakan pengertian rakyat; keputusan PPKI tentang pembentukan hanya satu partai politik.

                Usul BPKNIP tentang penolakan pembentukan partai politik diterima oleh pemerintah yang kemudian mengeluarkan maklumat pemerintah No.3 pada 30 Oktober 1945 yang isinya :

a.       Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.

b.       Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.

                Segera setelah maklumat politik itu lahir partai-partai politik baru antara lain adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Buruh Indonesia (PBI) Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Kristen dan Partai Sosialis. 

Kabinet Republik Indonesia

                  Pembentukan 12 kementerian dalam kabinet dan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi seperti yang diputuskan dalam sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, direalisasikan pada 2 September 1945. Adapu susunan kabinet pertama Republik Indonesia sebagai berikut:

1.   Menteri Dalam Negeri                       : R.A.A.Wiranatakusumah

2.   Menteri Luar Negeri                          : Mr.Ahmad Subardjo

3.   Menteri Keuangan                             : Mr.A.A.Maramis

4.   Menteri Kehakiman                           : Prof. Dr. Mr. Supomo

5.   Menteri Kemakmuran                        : Ir. Surachman Tjokroadisurjo

6.   Menteri Keamanan Rakyat                : Supriyadi

7.   Menteri Pengajaran                            : Ki Hajar Dewantara

8.   Menteri Penerangan                           : Mr. Amir Syarifudin

9.   Menteri Kesehatan                             : Dr. Buntaran Martoatmodjo

10. Menteri Sosial                                    : Mr. Iwa Kusuma Sumantri

11. Menteri Pekerjaan Umum                  : Abikusno Tjokrosujoso

12. Menteri Perhubungan ad interim       : Abikusno Tjokrosujoso

13. Menteri Negara                                  : Wachid Hasyim       

14. Menteri Negara                                  : Mr. R.M.Sartono

15. Menteri Negara                                  : Dr. Mr. Amir

16. Menteri Negara                                  : Otto Iskandardinata

     Kabinet tersebut merupakan kabinet presidensil yang bertanggung jawab kepada presiden yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan tugasnya adalah membantu presiden menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945. Menindaklanjuti keputusan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang pembagian wilayah, maka panitia kecil yang terdiri dari Mr.Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodomedjo, membentuk departemen dan membagi wilayah Indonesia atas 8 provinsi hasilnya adalah sebagai berikut :

1.      Sumatera                                : Teuku Mohammad Hasan

2.      Jawa Barat                             : Sutardjo Kartohadikusumo

3.      Jawa Tengah                          : R. Pandji Suroso

4.      Jawa Timur                             : R.M. Surjo

5.      Nusa Tenggara                       : I Gusti Ketut Pudja

6.      Maluku                                   : Mr.J. Latuharhary

7.      Sulawesi                                 : Dr. G.S.S.J. Ratulangi

8.      Kalimantan                             : Ir. Pangeran Moh. Noor

-  Pembentukan Badan-Badan Perjuangan

     Sebagai realisasi keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945, presiden menganjurkan para pemuda yang dahulunya pernah tergabung dalam anggota Heiho, Peta, Seinendan, Keibodan, dan KNIL untuk segera bergabung dan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) baik ditingkat pusat maupun daerah. Berikut adalah susunan pengurus BKR pusat :

Ketua Umum                               : Kaprawi

Ketua I                                         : Sutalaksana

Ketua II                                       : Latief Hendraningrat

Anggota                                       :Arifin Abdurahman,Mahmud,dan Zulkifi Lubis

     Pembentukan BKR ternyata tidak semulus yang diduga, banyak tokohtokoh

pemuda yang telah membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri yang lepas dari BKR antara lain adalah Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Banteng (BB), Hizbullah, Sabilillah, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (pesindo). 

3.       Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

     Kedatangan NICA mengakibatkan terjadinya beberapa bentrokan senjata. Kondisi seperti ini mendorong pemerintah untuk segera membentuk sebuah tentara nasional agar perjuangan kemerdekaan dapat dikendalikan. Pada 5 Oktober 1945, melalui media massa, radio, dan surat kabar, pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sehingga TKR menjadi wadah resmi dalam bidang pertahanan militer. Oleh karena itu, seluruh laskar rakyat diwajibkan bergabung dengan TKR. Pada tanggal 6 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan Supriyadi yang dikenal sebagai pemimpin pemberontakam Peta terhadap pemerintah, sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tetapi karena sampai batas waktu yang ditentukan Supriyadi tidak diketahui nasibnya sementara keadaan sudah ssemakin gawat sehingga M. Suljoadikusumo ditunjuk sebagai penggantinya sebagaimana diumumkan pemerintah pada 20 Oktober 1945. 

4.       Kehidupan Politik

     Dengan diperkenalkannya sistem politik multipartai, tidak dengan sendirinya menciptakan tatanan politik yang demokratis seperti yang diharapkan semula. Sebaliknya yang terjadi adalah meningkatnya perebutan kepentingan golongan dalam partai-partai politik Pembentukan partai-partai politik yang mulanya dimaksudkan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui partai politik malah dimanfaatkan oleh politisi sebagai ajang perebutan kursi atau jabatan. Akibatnya adalah sering bergantinya kabinet-kabinet dalam pemerintahan karena dijatuhkan oleh perlemen (KNIP).          

Pergantian kabinet dalam kurun waktu 1945-1950 adalah sebagai berikut.

1.      Kabinet Presidensiil pertama : 12 September 1945 – 14 November 1945

2.      Kabinet Syahrir I : 14 November 1945 – 12 Maret 1946

3.      Kabinet Syahrir II : 12 Maret 1946 – 20 Oktober 1946

4.      Kabinet Syahrir III : 20 Oktober 1946 – 27 Juni 1947

5.      Kabinet Amir Syarifuddin I : 3 Juli 1947 – 11 November 1947

6.      Kabinet Amir Syarifuddin II : 11 November 1947 – 29 Januari 1948

7.      Kabinet Hatta I (Presidentil) : 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1948

8.      Kabinet Darurat (PDRI) : 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949

9.      Kabinet Hatta II (Presidentil) : 4 Agustus 1949 sampai 20 Agustus 1949

     Sistem pemerintahan awal kemerdekaan adalah sistem Presidensiil, yaitu kabinet dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden. Kedudukan presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Selanutnya sistem Presidensiil berubah menjadi sistem Parlementer dimana presiden bertanggungjawab kepada parlemnen dalam hal ini KNIP. Sitem Parlementer ditandai dengan terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir, dilajutkan Amir Syarifuddin, dan terakhir Hatta.

Kabinet Sutan Syahrir

     Kabinet pertama masa Parlementer dibawah pimpinan Sutan Syahrir (golongan Sosialis). Program dari kabinet ini adalah Menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia Mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai.

Hasil dari kabinet ini adalah :

-              Dilakukan perundingan Indonesia-Belanda di Linggarjati.

-              Disepakati perjanjian Lingarjati pada tanggal 10 November 1946.

Berakhirnya kabinet Syahrir dikarenakan sebagai berikut :

-              Akibat ketidaksetujuan, ketidakpuasan, dan kekecewaan dari berbagai tokoh politik akan hasil perundingan Linggarjati tersebut maka menimbulkan muncul berbagai gejolak politik.

-              Akibatnya Sutan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden dan berakhirlah pemerintahan dari kabinet Sutan Syahrir.

Kabinet Amir Syarifuddin

     Presiden akhirnya menunjuk Amir Syarifuddin (golongan Sosialis). Program dari kabinet ini sama dengan kabinet Syahrir yaitu :

-              Menjalankan roda pemerintahan Indonesia.

-              Meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia

-              Mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda melalui jalur damai.

  

   Hasil dari kabinet ini adalah :

-              PBB bersedia membantu Indonesia menyelesaikan masalah konflik Indonesia-Belanda

-              Dibentuklah KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai komisi perantara untuk mengatasi masalah konflik Indonesia-Belanda.

-              Dilakukan perundingan Renville dan disepakatinya perjanjian Renville

     Berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin adalah dikarenakan sebagai berikut:

-              Amir Syarifuddin menyadari bahwa perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia dan meminta agar presiden membatalkan perjanjian tersebut tetapi presiden tidak setuju.

-              Akibat ditolaknya permintaan Amir tersebut maka ia menyerahkan mandatnya kembali ke presiden dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR).

-              FDR bergabung dengan PKI dibawah pimpinan Muso dan melakukan pemberontakan pada tahun 1948 di Madiun.

 Kabinet Hatta

     Presiden menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru sekaligus sebagai kabinet terakhir pada masa Parlementer. Program kabinet ini yaitu, Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda secepat mungkin.

     Hasil dari kabinet ini adalah sebagai berikut :

-              Terjadi Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949.

-              Berakhirlah konflik Indonesia-Belanda.

-              Penyerahan kedaulatan atas wilayah Indonesia dari pemerintah kerajaan Belanda dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

-              Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara merdeka yang berdaulat dari kerajaan Merdeka.

-              Segala urusan yang berhubungan dengan Indonesia merupakan urusan intern Indonesia sehingga negara lain tidak dapat ikut campur tangan dalam masalah Indonesia.

5.       Perkembangan Ideologi dan Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan

     Awalnya hanya ada 1 partai politik yang ada yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) tapi berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik didasarkan dari berbagai aliran yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya muncullah partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing. Sehingga sejak saat itu Indonesia menganut sistem Multipartai. Partai-partai tersebut adalah sebagai berikut.

1)       Partai Nasional Indonesia (PNI)

2)       Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

3)       Partai Komunis Indonesia (PKI)

4)       Partai Buruh Indonesia (PBI)

5)       Partai Rakyat Jelata (PRJ/Murba)

6)       Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI)

7)       Persatuan Rakyat Marhaen(Permai)

8)       Partai Rakyat Sosialis (Paras)

9)       Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

10)   Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).

     Apabila partai-partai tersebut dikelompokkan berdasarkan ideologinya maka terdapat kelompok partai dengan ideologi sebagai berikut :

Ideologi Bersifat Nasioanalisme

     Partai yang mendasarkan ideologinya bersifat nasionalis adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Dasar perjuangan partai yang ideologinya nasionalis adalah lebih pada faktor kemanusiaan, yang mengutamakan tercapainya kesatuan bangsa. Tujuan dari partai beridelogi nasionalis adalah mengutamakan terwujudnya kebebasan nasional sebab kebebasan nasional merupakan pintu gerbang ke arah kemakmuran suatu bangsa. Penting dilakukan hubungan dengan dunia internasional, tugas bangsa untuk membentuk suatu komunitas bangsa yang bebas dari dominasi dan tekanan bangsa asing baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya.

 Ideologi Bersifat Agama

     Dasar dari partai yang ideologinya bersifat agama adalah perjuangan yang dilakukan mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada agama bersangkutan. Partai yang berideologi keagamaan di Indonesia diantaranya :

-              Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama yang beraliran Islam

-              Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang beraliran agama Katolik

-              Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang beraliran agama Kristen.

Ideologi Bersifat Sosialis-Komunis

     Dasar perjuangan partai yang berideologi sosialisme-komunisme adalah internasionalisme atas kemanusiaan. Mereka menjunjung tinggi doktrin komunisme. Partai berideologi komunisme terbesar di Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara itu yang beraliran sosialis adalah Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (Paras).

     Sejak awal kemerdekaan partai ini berkembang dengan pesat, terbukti pada saat Pemilu 1955 termasuk dalam 4 besar partai yang meraih suara terbanyak. PKI melakukan berbaga pemberontakan seperti tahun 1948, dan terbesar tahun 1965. Akibat pemberontakannya tahu 1965 maka PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia Dampaknya ideologi komunis dinyatakan sebagai ideologi yang haram untuk dipelajari da disebarkan selama masa pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Suharto Dampak dengan munculnya banyak partai tersebut dapat terasa langsung bagi KNIP seba perwakilan partai tersebut duduk dalam badan pekerja KNIP Dengan sistem multi partai ini menunjukkan bahwa antusiasme dan kesadaran berpolitik rakya Indonesia saat itu sanagat baik sehingga mereka menunjukkan keragaman ideologi yang ada Keragaman ideologi tercermin dalam hasil pemilu pertama 1955, dimana 4 partai politi memenangkan suara terbanyak yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. (Antosenno:2010)

BAB III

PEMBAHASAN

A.      Menata Kehidupan Ekonomi Di Awal Kemerdekaan Indonesia

Pada awal kemerdekaaan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan hal ini disebabkan karena :

1.       Mewarisi sistem ekonomi Jepang

2.       Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali

3.       Kas negara kosong

4.       Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.

5.       Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI.

6.       Dalam rangka membangun kepercayaan rakyat dan membangun ekonomi yang sehat pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a.       Menetapkan tiga mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang.

b.       Untuk mengatasi kesulitan moneter dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayarkan kembali selambat-lambatnya 40 tahun.

c.        Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI. Hal ini disebabkan tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di daerah-daerah yang diduduki Serikat sebagai pengganti uang Jepang.

d.       Pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946 yang bertugas untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Dalam usahanya untuk menembus blokade ekonomi musuh Pemerintah RI melakukan berbagai usaha untuk mematahkan blokade ekonomi tersebut, usahanya antara lain :

1.       Memberikan batuan beras kepada pemerintah India yang saat itu sedang dilanda kelaparan dengan didasarkan kepada segi kemanusiaan. Namun, secara politik tindakan tersebut menegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia.

2.       Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, antara lain dengan perusahaan swasta Amerika yaitu BTC (Banking and Trading Corporation) suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyohadikusumo.

3.       Mengalihkan kegiatan perdagangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera.Misalnya, hasil karet dari Sumatera di ekspor ke wilayah Singapura.

4.       Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 dengan nama Indonesia Office (indof) yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade Belanda dan perdagangan barter. Badan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi oleh Belanda.

5.       Konsep Ketahanan ekonomi.

Sejak bulan Febuari 1946. pemerintah membuat konsep-konsep penanggulangan masalah ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

 Pada bulan Febuari 1946 menyelenggarakan konferensi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh kkesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak dan menghasilkan Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisn Jepang dan menggantikannya dengan sistem sentralisasi, Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi Pengawas Makanan Rakyat yang kemudiuan berubah nama menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM), dan untuk meningkatkan produksinya semua perkebunan akan diawasi oleh pemerintah.

Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi kedua di Solo yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.

 Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Bcard (Badan perancang ekonomi0 yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun. Kemudian I.J Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, isinya Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, Pencegahan penyembelihan hewan pertanian, Penanaman kembali tanah kosong, dan Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.

 Pemerintah mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) sebagai organisasi perusahaan swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang Antara lain PTE (Persatuan Tenaga Ekonomi). Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida)

B.      Dinamika Politik Di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946.

                          Maklumat Politik 3 November 1945, yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta, hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yangmajemuk. Akibatnya, munculah partai-partai politik dengan berbagai ideologi. Partai-partai politik tersebut mempunyai arah dan metode pergerakan yang berbeda-beda.Di antaranya adalah partai politik berhaluan nasionalis, yaitu PNI penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia, dan Gabungan Republik Indonesia yang berdiri pada 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Djojosukaro.Kemunculan partai-partai berhaluan sosialis-komunis pada walnya merupakan bentuk  pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Namun, seiring perkembangannya, partai ini menerapkancara revolusioner yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Hubungan antara KNIP dan Lembaga Pemerintahan Dilatar belakangi oleh berbagai situasi negara yang genting, seperti keadaan Jakarta di awal 1946,yang sangat rawan oleh teror dan intimidasi pihak asing , mengharuskan para petinggi bangsa untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 untuk sementara waktu.Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat X, 16 Oktober 1945, yangmemberikan kuasa legislatif terhadap badan tersebut. Dengan maklumat itu, KNIP yang dibentuk  pada 22 Agustus 1945, berposisi seperti layaknya Dewan Perwakilan Rakyat untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan PerwakilanRakyat yang sebenarnya. Tugas Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah membantu danmenjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. KNIP mempunyaikuasa untuk memberikan usulan kebijakan kepada presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Sementara itu, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) bertugas untuk membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih rendah daripada presiden, seperti gubernur dan bupati.Hubungan antara Keragaman Ideologi dan Pembentukan Lembaga KepresidenanTerdapatnya keragaman ideologi yang terbagi ke dalam golongan nasionalis, agama, dansosialis-komunis pada era awal kemerdekaan ternyata mengandung implikasi yang signifikanterhadap struktur kepemimpinan negara. Perubahan otoritas KNIP dan munculnya berbagai partai politik di Indonesia menjadi dua katalisator utama terhadap perubahan struktur kekuasaan pemerintahan. Naiknya Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia juga memiliki andil dalam perubahan itu.

Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, gagasan demokrasi dalam kehidupan politik mendapat tempat yang sangat menonjol. Para pemimpin bangsa Indonesia saat itu bersepakat untuk memilih demokrasi dalam kehidupan bernegara yang kemudian di tuangkan kedalam UUD 1945. Pada awal perjalanannya, melalui pasal IV aturan peralihan UUD 1945, presiden di beri kekuasaan sementara untuk melakukan kekuasaan MPR,DPR,dan DPA sebelum lembaga-lembaga konstitusional dibentuk sebagaimana mestinya.

Sebelum sempat terjadi perdebatan mengenai system pemerintahan yang di pelopori oleh kaum muda dengan munculnya gerakan ‘parlementerisme’. Kaum muda menghendaki agar system pemerintahan yang dibentuk adalah sistem parlementer, bukan presidensial.

Beberapa alasan yang di kemukakan antara lain sebagai berikut:

a.       Adanya ketidaksetujuan terhadap peletakan kekuasaan di tangan Soekarno yang pemerintahannya di dominasi oleh orang – orang yang pada Zaman pendudukan Jepang menduduki jabatan penting,

b.       Adanya pandangan bahwa system presidensial memungkinkan dibuatnya produk darurat legislasi yang berarti Negara terlalu kuat dan tidak mencerminkan demokrasi

c.        Pemerintahan yang ada hanya untuk memberi kesan kepada dunia Internasional bahwa Negara ini adalah Negara demokrasi yang bukan boneka Jepang

d.       Adanya keinginan untuk menghalau kegiatan politik Subardjo untuk menjadikan partai persatuan Nasional sebagai partai tunggal.

Secara umum dinamika perjalanan politik Indonesia dapat di bagi kedalam 4 periode yaitu periode Demokrasi Liberal,Periode Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Lama dan Periode Reformasi.

1.       Periode Demokrasi Liberal

Dinamika politik pada periode demokrasi liberal, dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan berikut:

a.       Awal kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945,Presiden yang untuk sementara memegang jabatan rangkap segera membentuk dan melantik Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua Kasman Singodimedjo untuk membantu tugas –tugas presiden.

b.       Untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat ,timbul usaha –usaha untuk membangun corak pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu ‘parlementer’.Usaha tersebut mengkristal ketika pada 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang (dari 150 orang) anggota KNIP yang berisi dua hal

1)       Mendesak presiden agar menggunakan kekuasaan istimewanya untuk segera membentuk MPR

2)       Sebelum MPR terbentuk , hendaknya anggota – anggota KNIP dianggap sebagai (diberi kewenangan untuk melakukan fungsi dan tugas) MPR

c.        Pada 16 Oktober 1945, KNIP menindaklanjuti usulannya kepada pemerintah yang kemudian disetujui dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR di serahi kekuasan legislative dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan yang di jalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang di pilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

d.       Untuk mendorong kearah cabinet parlementer, atas usul BP-KNIP pada 3 november 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang pokok isinya adalah “agar aliran-aliran dalam masyarakat segera membentuk partai politiknya sebelum di langsungkan Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 1945”. Maklumat inilah yang menjadi dasar banyak partai atau multipartai.

e.       Sebagai tindak lanjut Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945, kemudian keluarlah Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang Susunan Kabinet berdasarkan sisitem parlementer. Sejak saat itu,tanpa mengubah UUD 1945 sistem pemerintahan bergeser dari cabinet presidensial ke cabinet parlementer (liberal-dmokratis)

f.         Pergeseran politik Indonesia kembali mengalami dinamika sejak di berlakukan Konstitusi RIS 1949 yang menerapkan “perlementerisme” dengan “ federalisme”. Sistem federalism dalam mekanisme hubungan antara pusat dan daerah (Negara bagian) meletakkan pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah Negara-Negara bagian dalam susunan yang sederajat. Sehingga untuk parlemen, terdiri dari 2 badan (bikameral) yaitu: senat (mewakili negra bagian) dan dewan perwakilan rakyat.

g.       Pada 17 Agustus 1950, RIS resmi bubar dan negra Indonesia kembali kebentuk Negara kesatuan. Namun system politik demokrasi liberal yang diterpakan menunjukkan pola hubungan antara pemerintah dengan parlemen sebagai bureu-nomia, yaitu pemerintahn partai – partai. Karena sejak berlakunya UUDS 1950 (kurun waktu), partai-partai melalui parlemen seringkali menjatuhkan mosi tidak percaya kepada cabinet sehingga cabinet yang ada hanya berumur rata-rata 1,5 tahun. Walaupun tahun 1955 pernah dilaksanakan Pemilu pertama, namun di segala bidang kehidupan terjadi instabilitas.

BAB IV

PENUTUP

A.      Kesimpulan

                Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menandakan berdirinya sebuah bangsa baru yang tentunya pada saat itu masih harus mendapat pengakuan dari bangsa lain, agar status menjadi bangsa yang merdeka betul-betul sah.

                Seiring perjalanannya pemerintahan awal tersebut yang ingin mendapat pengakuan tersebut, gejolak-gejolak yang terjadi seperti gejolak Ekonomi, Sosial, dan Politik terjadi, namun dengan berbagai usaha bersama walaupun dalam internalnya saja terjadi perpecahan, berbagai gejolak tersebut dapat diatasi.

Bidang Ekonomi dan Bidang Keuangan: Di awal kemerdekaan ekonomi Indonesia sangat terpuruk sekali, ada beberapa hal yang menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk antara lain: Mewarisi sistem ekonomi Jepang, Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali, Kas negara kosong, Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara, Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI.

Bidang Politik:  Perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan   sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Ada 4 dinamika politik yang berkembang pada awal kemerdekaan sampai sekarang yaitu: Periode Demokrasi Liberal, Periode Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Baru, Periode Reformasi

Bidang Militer : Mengingat pentingnya peran militer dalam suatu Negara,maka Presiden Soekarno membentuk panitia kecil yang membahas masalah-masalah terkait upaya pertahanan Negara.

B.      Saran

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.

Penulis banyak berharap para pembaca khususnya guru dan teman-teman untuk dapat  memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://vivahistoria121.blogspot.co.id/2014/12/keadaan-ekonomi-sosial-dan-politik.html

http://antosenno.wordpress.com/2010/09/30/keadaan-politik-indonesia/

http://karyakoncokonco.blogspot.com/2016/06/makalah-sejarah-indonesia-kehidupan.html

http://suciairka.blogspot.com/2013/04/perkembangan-ekonomi-keuangan-dan.html

http://sosialitasworld.blogspot.com/2013/03/kebijakan-pemerintah-indonesia-sampai.html

http://sungaimartapura.blogspot.com/2016/03/kebijakan-pemerintah-indonesia-sampai.html